AktaCerai; Gugatan Sederhana; Syarat-Syarat Berperkara; Hak-Hak Pencari Keadilan; Informasi Persidangan. Hak-Hak Pokok Dalam Proses Persidangan; Profil Pengadilan Agama Bekasi. Indeks Kepuasan Masyarakat. Informasi Umum Covid-19. Pencarian. Informasi Cepat. Direktori Putusan Mahkamah Agung. Penelusuran Putusan Perkara PA Bekasi.
Tata Cara Memperoleh Pelayanan Informasi Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik atau informasi yang secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang rahasia sehingga harus mendapat ijin dan diputuskan oleh PPID. a. Termasuk dalam kategori yang wajib diumumkan; b. Termasuk dalam kategori informasi yang dapat diakses publik dan sudah tercatat dalam Daftar Informasi Publik dan sudah tersedia misal sudah diketik atau sudah diterima dari pihak atau pengadilan lain; c. Tidak bervolume besar jumlahnya tidak banyak; dan/atau d. Perkiraan jumlah biaya penggandaan dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaan dapat dilakukan dengan mudah. A. Prosedur Biasa Pelayanan informasi dengan menggunakan prosedur biasa yaitu Pemohon Informasi datang langsung memohon infomasi baik secara lisan maupun tertulis di Meja Informasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Prosedur Pelayanan Biasa dan Jangka waktu Penyelesaian Pelayanan sebagaimana gambar berikut Pemohon mengisi Formulir Permohonan Informasi yang disediakan Pengadilan dan memberikan salinannya kepada Pemohon format Formulir Pemohonan Model A dalam Lampiran III . Petugas Informasi mengisi Register Permohonan format Register Permohonan dalam Lampiran IV . Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta tidak termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID. Petugas Informasi langsung meneruskan formulir permohonan kepada PPID apabila informasi yang diminta termasuk informasi yang aksesnya membutuhkan ijin dari PPID guna dilakukan uji konsekuensi. PPID melakukan uji konsekuensi berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik terhadap permohonan yang disampaikan. Dalam jangka waktu 5 lima hari kerja sejak menerima permohonan, PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Petugas Informasi, dalam hal permohonan ditolak untuk menolak permohonan format Pemberitahuan Tertulis Surat Keputusan PPID dalam Lampiran V . Dalam jangka waktu 5 lima hari kerja sejak menerima permohonan, PPID meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait untuk mencari dan memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk mengandakan informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis PPID Model B dalam waktu selama-lamanya 3 tiga hari kerja serta menyerahkannya kembali kepada PPID untuk ditandatangani, dalam hal permohonan diterima untuk memberikan ijin format Pemberitahuan Tertulis PPID dalam Lampiran VI . Petugas Informasi menyampaikan Pemberitahuan Tertulis sebagaimana dimaksud butir 6 atau butir 7 kepada Pemohon Informasi selambat-lambatnya dalam waktu 1 satu hari kerja sejak pemberitahuan diterima. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut. Dalam hal Pemohon memutuskan untuk memperoleh fotokopi informasi tersebut, Pemohon membayar biaya perolehan informasi kepada Petugas Informasi dan Petugas Informasi memberikan tanda terima Format Tanda Terima Biaya Penggandaan Informasi dalam Lampiran VII . Dalam hal informasi yang diminta tersedia dalam dokumen elektronik softcopy, Petugas Informasi pada hari yang sama mengirimkan informasi tersebut ke email Pemohon atau menyimpan informasi tersebut ke alat penyimpanan dokumen elektronik yang disediakan oleh Pemohon tanpa memungut biaya. Petugas Informasi menggandakan fotokopi informasi yang diminta dan memberikan informasi tersebut kepada Pemohon sesuai dengan waktu yang termuat dalam Pemberitahuan Tertulis atau selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 dua hari kerja sejak Pemohon membayar biaya perolehan informasi. Pengadilan dapat memperpanjang waktu sebagaimana dimaksud butir 12 selama 1 satu hari kerja apabila diperlukan proses pengaburan informasi dan selama 3 tiga hari kerja jika informasi yang diminta bervolume besar. Untuk pengadilan di wilayah tertentu yang memiliki keterbatasan untuk mengakses sarana fotokopi, jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir dapat diperpanjang selama paling lama 3 tiga hari kerja. Setelah memberikan fotokopi informasi, Petugas Informasi meminta Pemohon menandatangani kolom penerimaan informasi dalam Register Permohonan. B. Prosedur Khusus Prosedur Pelayanan Khusus dan Jangka waktu Penyelesaian Pelayanan sebagaimana gambar berikut 1. Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan Pengadilan format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII . 2. Petugas Informasi mengisi Register Permohonan format Register Permohonan dalam Lampiran IV . 3. Petugas Informasi dibantu Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait mencari informasi yang diminta oleh Pemohon dan memperkirakan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya. 4. Apabila informasi yang diminta telah tersedia dan tidak memerlukan ijin PPID, Petugas Informasi menuliskan keterangan mengenai perkiraan biaya perolehan informasi dan waktu yang dibutuhkan untuk penggandaannya dalam formulir permohonan yang telah diisi Pemohon format Formulir Pemohonan Model B dalam Lampiran VIII . 5. Proses untuk pembayaran, penyalinan dan penyerahan salinan informasi kepada Pemohon dalam Prosedur Khusus, sama dengan yang diatur untuk Prosedur Biasa dalam butir 10 sampai dengan butir 15. 6. Petugas Informasi memberikan kesempatan bagi Pemohon apabila ingin melihat terlebih dahulu informasi yang diminta, sebelum memutuskan untuk menggandakan atau tidak informasi tersebut.
Syaratmengambil Akta Cerai: 1. Menyerahkan nomor perkara yang dimaksud. 1. Menyerahkan buku nikah asli. 2.Memperlihatkan KTP Asli dan menyerahkan fotokopinya. 3.Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Akta Cerai Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu ribu rupiah).
Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Persepsi Korupsi JDIH Pengadilan Agama Bekasi Pencarian Informasi Cepat Direktori Putusan Mahkamah Agung Penelusuran Putusan Perkara PA Bekasi Kunjungi Bantuan Hukum Informasi bantuan hukum untuk pencari keadilan Kunjungi Informasi Pendaftaran Perkara Unduh formulir pengajuan perkara. Kunjungi Statistik Pengadilan Data Perkara dan Putusan Pengadilan. Kunjungi Pengaduan Pelayanan Pengadilan Prosedur Pengaduan Pelayanan Pengadilan. Kunjungi Tautan Pengunjung Hari iniMinggu iniBulan iniJumlah Online 15 minutes ago59
CaraMengurus Akta Cerai di Pengadilan Agama. 1. Pendaftaran Putusan Perceraian. Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk, maksimal dalam waktu 30 hari mengirimkan satu (1) helai salinan atau fotocopy putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah
BerandaKlinikKeluargaCara Mengetahui Keab...KeluargaCara Mengetahui Keab...KeluargaSenin, 24 September 2018Saya akan menikah dengan seorang janda. Sebelum melangsungkan pernikahan, saya berencana untuk mengecek status pernikahan dia dengan mantan suaminya. Sebab saya takut seperti yang sering ada di TV, kalau buku cerainya palsu. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara dan prosedurnya? Saya tinggal di Bekasi. Terima kasih. Bukti telah dilakukannya perceraian dapat kita lihat pada kutipan akta perceraian. Kutipan akta perceraian dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak masing-masing suami dan istri yang bercerai. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Panitera berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 tujuh hari terhitung setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan kutipan akta perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Bila Anda ingin mengetahui keabsahan kutipan akta perceraian calon istri Anda, kami sarankan agar Anda untuk memeriksanya pada instansi yang menerbitkan kutipan akta perceraian tersebut. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Anda tidak secara jelas menyebutkan agama calon istri serta mantan suaminya dan di mana mereka melakukan perceraian. Oleh karena itu, kami akan jelaskan dari dua cara perceraian yaitu secara agama Islam dan selain agama Islam. Kami juga berasumsi bahwa perceraian tersebut dilakukan di wilayah Republik menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan” hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan Bagi Pemeluk Agama IslamBagi pemeluk agama Islam, perceraian dianggap telah terjadi terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap.[1]Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 tiga puluh hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk perceraian dilakukan di wilayah yang berbeda dengan wilayah Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat Nikah tersebut dicatat pada bagian pinggir daftar catatan perkawinan dilangsungkan di luar negeri, maka satu helai salinan putusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat didaftarkannya perkawinan mereka di berkewajiban memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 tujuh hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pasal 75 ayat 1 dan 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “Perpres 25/2008” diatur bahwa pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian. Pencatatan perceraian dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kutipan akta Pelaksana Teknis Dinas UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta.[2]Bagi yang beragama Islam, pencatatan perceraian dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan "KUA", karena KUA merupakan satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama islam.[3]Perlu diketahui bahwa Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada register akta perceraian, memberikan catatan pinggir pada register akta perkawinan dan mencabut kutipan akta perkawinan serta menerbitkan kutipan akta perceraian.[4]Jadi, setelah panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama itu mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah, pegawai pencatat nikah tersebut kemudian mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta cerai. Lalu, kutipan akta perceraian itu diberikan langsung kepada masing-masing suami dan istri yang bercerai atau melalui panitera.[5]Perceraian Bagi Pemeluk Agama Selain IslamSedangkan, bagi pemeluk agama selain Islam, suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat.[6]Panitera pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.[7]Kutipan akta perceraian merupakan salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang termasuk dokumen kependudukan.[10]Cara Mengetahui Keabsahan Perceraian Jadi, bukti telah dilakukannya perceraian dapat kita lihat pada kutipan akta perceraian. Kutipan akta perceraian dalam perceraian pemeluk agama Islam diberikan oleh panitera pengadilan agama atau pengadilan tinggi agama kepada para pihak atau diberikan langsung kepada para pihak masing-masing suami dan istri yang bercerai. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan kutipan akta perceraian dalam perceraian selain pemeluk agama Islam ini diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil. Perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai Anda ingin mengetahui keabsahan kutipan akta perceraian calon istri Anda, kami sarankan agar Anda menelusurinya pada Instansi yang menerbitkan kutipan akta perceraian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.[1] Pasal 34 ayat 2 PP 9/1975[2] Pasal 1 angka 21 Perpres 25/2008[3] Pasal 1 angka 20 Perpres 25/2008[4] Pasal 75 ayat 3 huruf b Perpres 25/2008[5] Pasal 75 ayat 3 huruf c Perpres 25/2008 jo. Pasal 84 ayat 4 UU 7/1989[6] Pasal 34 ayat 2 PP 9/1975[7] Pasal 34 ayat 2 jo. Pasal 35 ayat 1 PP 9/1975[8] Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 7 UU 24/2013[9] Pasal 40 ayat 2 UU 23/2006[10] Pasal 68 ayat 1 huruf d UU 24/2013 jo. Pasal 59 ayat 1 huruf e UU 23/2006Tags

Tim Redaksi. Lihat Foto. Ilustrasi. (Thinkstock) BEKASI, KOMPAS.com - Sepanjang 2020, Pengadilan Agama Bekasi sudah menangani 4.061 kasus perceraian. Kasus-kasus tersebut ditangani Pengadilan Agama Bekasi terhitung sejak Januari hingga 22 Desember 2020. "Totalnya yang masuk 4.790.

Konsultasi Hukum Online dengan Pengacara 11 July 2022 138x Konsultasi, Cek Akta Cerai Pengadilan Agama Bekasi Firma hukum kami menyediakan layanan konsultasi hukum online, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain guna kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar pengadilan. Fokus praktek kami Penanganan Kasus Hukum dan Pengurusan Legalitas serta... Selengkapnya
IntipInovasi terbaru Layanan Drive-Thru, seperti apa? Pada bulan September 2021, Pengadilan Agama Kabupaten Malang meluncurkan inovasi baru yaitu Layanan Drive-Thru Pengambilan Produk Pengadilan, yang merupakan Inovasi Pelayanan Publi. Selanjutnya. . 325 289 93 393 468 111 467 165

cek akta cerai pengadilan agama bekasi